- BUKU DLL :
Undang-Undang
-
UU No. 419 Th 1949 ttg Ordonansi obat keras
-
UU No. 5 Th 1997 ttg Psikotropika
-
UU No. 39 Th 1999 ttg Hak Asasi Manusia
-
UU No. 29 Th 2004 ttg Praktik Kedokteran
-
UU No. 40 Th 2004 ttg Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
-
UU No. 11 Th 2008 ttg Transaksi Elektronik
-
UU No. 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik
-
UU No. 28 Th 2009 ttg Pajak dan Retribusi
-
UU No. 36 Th 2009 ttg Kesehatan
-
UU No. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit
-
UU No. 24 Th 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
-
UU No. 20 Th 2013 ttg Pendidikan Kedokteran
-
UU No. 18 Th 2014 ttg Kesehatan Jiwa
Peraturan Pemerintah
-
PP No. 18 Th 1980 ttg Transfusi Darah
-
PP No. 18 Th 1981 ttg Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia
-
PP No. 40 Th 1991 ttg Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
-
PP No. 32 Th 1996 ttg Tenaga Kesehatan
-
PP No. 72 Th 1998 ttg Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
-
PP No. 19 Th 2003 ttg Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
-
PP No. 28 Th 2004 ttg Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan
-
PP No. 16 Th 2005 ttg Penyediaan Air Minum
-
PP No. 65 Th 2005 ttg Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
-
PP No. 21 Th 2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
-
PP No. 37 Th 2009 ttg Kependudukan
-
PP No. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian
-
PP No. 53 Th 2010 Tentang Disiplin PNS
-
PP No. 101 Th 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden
-
Perpres No. 24 Th 2009 ttg Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki JABFUNG Dokter
-
Perpres No. 27 Th 2009 ttg Pelayanan Terpadu
-
Perpres No. 44 Th 2009 ttg Tim Dokter Kepresidenan
-
Perpres No. 12 Th 2013 ttg Jaminan Kesehatan
-
Perpres No. 110 Th 2013 ttg Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentiv bagi Dewas dan Anggota Direksi BPJS
-
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan Atas Perpres No. 12 Th 2013 ttg Jaminan Kesehatan
-
Perpres No. 032 Th 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemda
-
Keppres No. 12 Th 1994 ttg Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
-
Keppres No. 56 Th 1995 ttg Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
Instruksi Presiden
-
Inpres No. 3 Th 2002 ttg Penanggulangan Penyalahgunaan Napza
-
Inpres No. 1 Th 2007 ttg Penanganan Avian Influenza
Peraturan Menteri Kesehatan RI
-
Permenkes No. 290 Th 2008 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran
-
Permenkes No. 269 Th 2008 ttg Rekam Medis
-
Permenkes No. 971 Th 2009 ttg Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
-
Permenkes No. 147 Th 2010 ttg Perizinan Rumah Sakit
-
Permenkes No. HK.02.02-068 Th 2010 ttg Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
-
Permenkes No. 299 Th 2010 ttg Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
-
Permenkes No.HK.02.02-148 Th 2010 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
-
Permenkes No.HK.02.02-149 Th 2010 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
-
PBM Menteri Dalam Negeri dan Menkes No. 162 Th 2010 ttg Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian
-
Permenkes No. 317 Th 2010 ttg Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia
-
Permenkes No. 1438 Th 2010 ttg Standar Pelayanan Kedokteran
-
Permenkes No. 028 Th 2011 ttg Klinik
-
Permenkes No.755 Th 2011 ttg Penyelenggaraan Komite Medik di RS
-
Permenkes No. 1691 Th 2011 ttg Keselamatan Pasien RS
-
Permenkes No. 1796 Th 2011 ttg Registerasi Tenaga Kesehatan
- Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 ttg Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
- Permenkes No. 001 Th 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- Permenkes No. 36 Th 2012 ttg Rahasia Kedokteran
- Permenkes No. 31 Th 2013 ttg Pekerjaan Perawat Anestesi
-
Permenkes No. 49 Th 2013 ttg Komite Keperawatan Rumah Sakit
-
Permenkes No. 69 Th 2013 ttg Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
-
Permenkes No. 71 Th 2013 ttg Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
-
Permenkes No. 9 Th 2014 ttg klinik
-
Permenkes No. 5 Th 2014 ttg Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Primer
-
Permenkes No. 19 Th 2014 ttg Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Japelkes dan Dukungan Biaya Operasional Faskes Tingkat Pertama Milik Pemda
-
Permenkes No. 27 Th 2014 ttg Juknis Sistem INA CBGs
-
Permenkes No. 28 Th 2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
-
Permenkes No. 55 Th 2014 Yankes Dlm Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK Hakim MA, Menteri, Wamen, Pjb tertentu
-
Permenkes No. 56 Th 2014 ttg klasifikasi dan Perizinan RS
-
Permenkes No. 57 Th 2014 ttg Standar Sarana dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kemenkes
-
Permenkes No. 58 Th 2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian Di RS
-
Permenkes No. 59 Th 2014 ttg Standar Tarif Yankes Dalam Penyelenggaraan Program Jamkes
-
Permenkes No. 63 Th 2014 ttg Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-CATALOGUE)
-
Permenkes No. 68 Th 2014 ttg Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Poltekkes Di Lingkungan Kemenkes Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
-
Permenkes No. 75 Th 2014 ttg Puskesmas
-
Kepmenkes No. 931 Th 2003 ttg RSUD Balung Kabupaten Jember
-
Kepmenkes No. 340 Th 2010 ttg Kasifikasi RS
-
Kepmenkes No. 1981 Th 2010 ttg Pedoman Akuntansi BLU RS
-
Kepmenkes No. 312 Th 2013 ttg ttg Daftar Obat esensial Nasional 2013
-
Kepmenkes No. 328 Th 2013 ttg Formularium Nasional
-
Kepmenkes No. 455 Th 2013 ttg Assosiasi Fasilitas Kesehatan
-
Kepmenkes No. 046 Th 2014 Tim Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan JKN 2014
-
Kepmenkes No. 159 Th 2014 ttg Perubahan Kepmenkes No. 328 Th 2013 ttg Formularium Nasional
Peraturan - Peraturan Lainnya :
-
SE Mendagri No. 900/2280/SJ Th 2014 ttg Juknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemda
-
SE No. HK-Menkes-31-I-2014 ttg Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
-
SE No. HK-Menkes-32-I-2014 ttg Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
-
Perka BKN No. 21 Th 2010 Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Th 2010 Tentang Disiplin PNS
-
Perkonsil No. 4 Th 2011 Disiplin Profesional Dokter & Dokter Gigi
-
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Th 2014 ttg Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional
-
Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Th 2014 ttg Unit Pengendali
Pedoman / Panduan :
-
Panduan Praktis Edukasi Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Imunisasi (BPJS)
-
Panduan Praktis Skrining Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Kebidanan dan Neonatal (BPJS)
-
Panduan Praktis Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) (BPJS)
-
Panduan Praktis Program Rujuk Balik (BPJS)
-
Panduan Praktis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Gigi dan Prothesa Gigi (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Alat Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Ambulan (BPJS)
-
Panduan Praktis Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes Penuhi Syarat (BPJS)
-
Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Admininstrasi Klaim Faskes BPJS Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Gate Keeper Concept Faskes BPJS Kesehatan (BPJS)
-
Panduan Praktis Teknis Verifikasi Klaim (BPJS)
-
Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
-
Panduan Praktis Kepesertaan dan Pelayanan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit (BPJS)
-
Buku Seputar BPJS Kesehatan
-
Pedoman Kredensialing (BPJS)
-
Panduan Praktek Klinik Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer
Software
Peraturan Terkait Rumah Sakit Daerah Balung
- Kepbup Jember No. 188.45/388/012/2001 tentang Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Di Balung
- Kepbup Jember No. 9 Th 2002 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Balung
- Perda Kab Jember No. 25 Th 2002 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Balung
- Kepmenkes No. 931/Menkes/SK/VI/2003 ttg RSUD Balung Kabupaten Jember
- Dirjen Yanmed Depkes RI - No. IR.01.01.1.1.2941 - ttg Nomor Kode Rumah Sakit Umum Daerah Balung
- Perbup Jember No. 63 Th 2005 - Perda Kab Jember No. 18 Th 2005 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Balung
- Perbup Jember No. 51 Th 2007 Pengelolaan dan Penggunan Penerimaan Fungsional RSD Balung
- Kepbup Jember No. 188.45/524/012/2009 ttg RSD Balung Sebagai BLU Kab Jember
- Perbup Jember No. 52 Th 2009 Ttg Remunerasi RS Daerah sebagai BLU Kabupaten Jember
- Perbup Jember No. 71 Th 2009 ttg Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi RSD Balung Kab Jember
- Kepbup Jember No. 188.45/251/012/2011 ttg Izin Operasional Tetap RSD Balung Jember
- Perda Jember No. 6 Th 2012 - Perubahan Perda Jember No. 15 Th 2008 ttg OTK Perangkat Kab. Jember
- Kepbup Jember No. 188.45/194/012/2013 ttg RSD Balung Jember Sebagai BLU Dengan Status Penuh
- Perda Jember No. 3 Th 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Kepbup Jember No. 188.45/397/1.12/2016 ttg Izin Operasional dan Klasifikasi RSD Balung Jember - Kelas D
- Kebbup Jember No. 503/1.A/01.B/35.09.325/2017 ttg Izin Operasional dan Klasifikasi RSD Balung Jember - Kelas C
- Perda Jember No.1 Th 2022 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Perbup Jember No. 8 Tahun 2022 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSD Balung Pada Dinas Kesehatan
- Surat Rekomendasi Hemodialisis dari Pernefri
- Izin Operasional Pelayanan Hemodialisis RSD Balung
- Izin - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis RSD Balung
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Rumah Sakit Daerah Balung
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko - RSD Balung Kab. Jember
- Perbup Jember No. 34 Tahun 2023 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSD Balung Pada Dinas Kesehatan
Sertifikat Akreditasi RSD Balung :
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Dasar - 25 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2014 (Akreditasi Versi 2007)
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Dasar - 25 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2014 (Akreditasi Versi 2007).... Warna
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Utama - 03 Mei 2018 s/d 13 Desember 2020 (Akreditasi Versi 2012)
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Utama - 03 Mei 2018 s/d 13 Desember 2020 (Akreditasi Versi 2012) .... Warna
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Utama - 27 Juli 2020 s/d 13 Desember 2021 (Akreditasi Versi 2012)
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Utama - 09 Desember 2021 s/d 13 Maret 2022 (Akreditasi Versi 2012)
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Utama - 13 Maret 2022 s/d 13 Juni 2022 (Akreditasi Versi 2012)
- Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Paripurna - 11 Agustus 2023 s/d 01 Agustus 2027 (Akreditasi Versi Starkes 2022)